Get Adobe Flash player

liputan Media

2014-07-17 Redaksi Liputan Media Lebih lanjut Faisal Basri mengatakan bahwa krisis yang nyata-nyata ada di depan mata, buktinya adalah adanya dua Perppu. Sementara Budi Mulya mengatakan Majelis Hakim menganggap seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan KSSK adalah salah. "Kebijakan KSSK dianggap salah, dengan mengatakan negeri ini pada September dan November 2008 tidak terjadi krisis," ujar Budi Mulya kepada wartawan sesuai mendengarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Rabu (16/7/2014). Budi Mulya mengharapkan majelis hakim memahami Bank Indonesia dan pemerintah (Kementerian Keuangan, KSSK, LPS) bekerja berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan mandat undang-undang, "Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan bersama-sama mengantisipasi krisis di sektor perbankan dan keuangan agar tidak terulang seperti tahun 1997 dan 1998, namun jangan dibayangkan September dan November 2008 terjadi krisis seperti tahun 1997 dan 1998, yang kita jaga adalah jangan sampai dampak krisis berkelanjutan," jelas Budi Mulya. Sebagai Deputi Gubernur BI bidang moneter Budi Mulya mengungkapkan telah mengeluarkan 10 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam memfasilitasi likuiditas. "Ini bukan bicara krisis yang terjadi, saya sebagai Deputi Gubernur BI bidang moneter mengeluarkan 10 PBI mengenai Bank Indonesia dalam memfasilitasi likuiditas. Jadi ini sesuatu yang menjadi kompetensi tanggung jawab lembaga kami dalam merespon situasi dan kami lakukan juga bukan asal, ini mandat undang-undang BI pasal 11, pasal itu bukan datang dari mana-mana melainkan dari Perppu, silahkan kita liat Perppu, Perppunya jelas, Perppu No 2 Tahun 2008," terang dia. Faisal Basri mengatakan bahwa dalam persidangan sebelumnya dirinya telah memaparkan kepada Majelis Hakim bahwa tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang episentrumnya di AS, tidak ada negara yg tidak terimbas. China, India, dan Indonesia tidak terkecuali yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. "Di Indonesia, perekonomian bersifat terbuka, sehingga apapun yang terjadi di dunia maka ada pengaruhnya dan separuh pasar saham Indonesia dipegang asing. Begitu juga Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan negara banyak dimiliki asing, masih banyak indikator lainnya, selebihnya lihat saja di di blog atau power point saya waktu bersaksi," pungkasnya. (red)

Faisal Basri: Vonis 10 Tahun Terhadap Budi Mulya Indikasi Hakim Ragu Terhadap Dakwaan Jaksa

Jakarta - Ekonom Faisal Basri yang pernah menjadi saksi ahli dalam kasus Bank Century mengatakan bahwa vonis hukum 10...

2014-07-16 Redaksi Liputan Media Budi Mulya pun mengapresiasi adanya pandangan dari Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) yang berasal dari para pakar dan tokoh masyarakat. "Saya sebagai terdakwa dan keluarga tentu sangat bersyukur pada pemahaman yang ada di masyarakat yang diwakilkan oleh mereka-mereka para ahli dan tokoh masyarakat," imbuhnya. Budi Mulya menuturkan, pandangan itu adalah semata pikiran dari para ahli, para tokoh masyarakat (Amicus Curiae) yang ingin membantu secara jujur majelis hakim di dalam memberikan pertimbangan. Karena ini pertimbangan besar terhadap kasus Bank Century. Pertimbangan atau pendapat para ahli dan tokoh masyarakat (Amicus Curiae) bukan untuk apa-apa. "Pertimbangan pendapat para ahli, pakar dan tokoh masyarakat itu bukan untuk intervensi, itu merupakan bagian yang diatur di dalam undang-undang kehakiman dan itu ada pasalnya," tegasnya. Menurut Budi Mulya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu mengacu kepada kebijakan, mengacu pada undang-undang yaitu undang-undang Bank Indonesia serta mandatnya berasal dari Perppu No 2 Tahun 2008. "Jaksa telah menyatakan apa yang diputuskan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah sebagai suatu kesalahan. Kebijakan dianggap salah. Siapa dinegeri ini yang bisa mengukur?" ungkap dia. Budi menegaskan jika ada penumpang gelap di dalam kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dan KSSK maka itu yang harus dikejar dan kita harus bersama rakyat mengejar itu semua. "Saya anggota dewan gubernur BI bidang moneter, sudah 30 tahun mengabdi di lembaga ini. Saya tidak pernah berada dibidang pengawasan Bank, Jangan memaksakan jangan dibuat-buat, kita harus mencari kebenaran yang hakiki," pungkasnya. (red)

Budi Mulya: KPK Telah Mengambil Kompetensi BI dan Pemerintah

Jakarta - Budi Mulya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan KPK telah mengambil kompetensi BI dan Pemerinta...

2014-07-11 Redaksi Liputan Media Ia menambahkan dalam post factum analisis, mudah untuk menyalahkan kebijakan yang diambil. "Mengadili kebijakan adalah suatu langkah yang salah. Pengadilan punya tanggung jawab moral, tanggung jawab moral menyelamatkan perekonomian nasional. Pengadilan membuat putusan seolah-olah membuat keadilan tanpa dampak sosial dan dampak politik," terangnya. Sementara itu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengatakan kriminalisasi kebijakan akan sangat menghambat pembangunan karena para pejabat negara akan takut mengambil kebijakan. "Dikalangan pejabat ada kekhawatiran yang luas jika ada kriminalisasi kebijakan, yang akan berdampak pada pejabat akan enggan mengambil kebijakan," tuturnya. Sedangkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, kerugian yang lebih besar akan dialami oleh negara akibat keputusan yang salah oleh Pengadilan Tipikor mengenai tidak adanya krisis keuangan 2008. Pengembalian aset-aset Bank Century di luar negeri akan berat karena legitimasi di pengadilan tidak ada krisis. "MA memutuskan adanya krisis tahun 2008, pengadilan tipikor mengatakan tidak ada krisis. Usaha proses arbitrase, pengembalian aset-aset Bank Century di Hongkong selama ini akan mental karena lawan akan berdasarkan pengadilan tipikor tidak ada krisis untuk menyelamatkan aset-aset mereka," jelas Denny. Denny mengatakan pernyataan yang menyebutkan bahwa jika ada krisis mengapa hanya Bank Century saja yang dibantu adalah keliru. Karena tiga Bank BUMN seperti Mandiri, BNI dan BRI juga memperoleh bantuan likuiditas sebesar Rp 15 triliun. "Pernyataan jika bank lain tidak dibantu sangat keliru. Faktanya ada tiga bank besar yang dibantu oleh BI sebesar Rp 15 triliun, itu menunjukkan tidak hanya Bank Century yang ditolong pada saat krisis," imbuhnya. Denny menambahkan, jika putusan pengadilan keliru, dengan menyatakan tidak ada krisis, maka pelaku kejahatan sesungguhnya diuntungkan. "Para penjahat bisa menyuruh membayar kepada Indonesia," ungkapnya. Ia menjelaskan pengambil kebijakan dengan sangat sadar untuk menutupi krisis likuiditas agar krisis tidak semakin goyah dengan risiko dituduh seperti sekarang ini. Teuku Radja Sjahnan (konsultan publik financial management World Bank) berpendapat kriminalisasi kebijakan penyelamatan Bank Century dapat membahayakan perekonomian nasional di masa depan karena pihak yang berwenang akan ketakutan mengambil kebijakan pada saat krisis. "Kita mencegah agar BI, OJK tidak mengambil kebijakan pada saat krisis terjadi kedepannya," ujar dia. Senada dengan Denny Indrayana, Natalia Soebagjo yang merupakan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) mengatakan adanya pemidanaan kebijakan penyelamatan Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) maka penjualan bank tersebut akan terancam gagal dan akan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. "Dari inkonsistensi ini maka penjahat utamanya akan diuntungkan," kata dia. Seperti diketahui, sebanyak 35 tokoh berpengaruh di Indonesia menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang sedang menyidangkan perkara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Bailout Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya. Pendapat dan masukan dalam bentuk “Amicus Curiae terkait kasus FPJP dan Bailout Bank Century” diserahkan oleh Todung Mulya Lubis, Natalia Soebagjo, dan Sarwono Kusumaatmadja, sebagai perwakilan dari para tokoh yang tergabung dalam “Sahabat Pengadilan” kemarin Kamis (10/7/2014), kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gusrizal, untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. "Pada saat penyerahan kemarin, hakim menerimanya sangat positif," kata Natalia Subagjo. Para tokoh yang mendukung Amicus Curiae ini adalah tokoh-tokoh publik yang selama ini dikenal memiliki integritas dan memperjuangkan upaya melawan korupsi. Mereka pun berasal dari berbagai latar belakang profesi diantaranya Ahli Hukum, Perbankan, Ekonomi, Kebijakan Publik, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Pegiat Anti Korupsi, Praktisi, dan Advokat. Mereka di antaranya Todung Mulya Lubis, Natalia Soebagjo, Hikmahanto Juwana, Goenawan Muhammad, Sofyan Djalil, Sofian Effendy, Sarwono Kusumaatmadja, KH Salahuddin Wahid, Franz Magnis Suseno, Darmin Nasution, Albert Hasibuan, Arifin Panigoro, Emil Salim, Abdillah Toha, dan Denny Indrayana. (red)

Kriminalisasi Kebijakan Sangat Merugikan Negara

Jakarta, 11 Juli 2014 - Sejumlah tokoh dari berbagai kalangan menganggap kriminalisasi kebijakan penyelamatan Ba...

2014-07-10 Redaksi Liputan Media Todung menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta karena pihaknya ingin majelis hakim bersikap adil terhadap kasus penyelamatan Bank Century. Hal ini mengingat penyelamatan Bank Century merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pejabat Bank Indonesia untuk mengantisipasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. "Ya, kita cuma ingin memberikan perspektif kepada majelis hakim. Kita setuju dengan pemberantasan korupsi tapi kita melihat ada gejala bahwa pengadilan ini mengadili kebijakan. Nah kebijakan itu kan satu hal yang harus diambil oleh pejabat apalagi dalam keadaan krisis yang muncul, apakah itu saat krisis ekonomi, politik dan sebagainya," terangnya. Todung berpendapat, kebijakan itu bukan tindak pidana dan mengkriminalisasi suatu kebijakan itu sesuatu hal yang salah. Menurut dia mengkriminalkan suatu kebijakan itu mempunyai dampak yang sangat serius. "Dampak yang sangat serius misalnya terhadap pejabat lain yang membuat kebijakan-kebijakan. Mereka pada takut. Nah, padahal pertimbangan-pertimbangan dalam membuat kebijakan itu, pertimbangan-pertimbangan yang menurut pembuat kebijakan ada dasarnya," paparnya. Menurutnya, bila menilai kebijakan post factum setelah kebijakan itu di buat, orang mudah menyalahkan dan menilai kebijakan itu tidak tepat. Padahal, kebijakan memang harus dibuat karena ketika krisis itu ada dan harus mengambil keputusan, maka seorang pejabat harus mengambil keputusan, kalau tidak dia bisa disalahkan seumur hidupnya. "Dia kan tidak mau disalahkan seumur hidupnya. Karena ini menyangkut ekonomi negara, menyangkut sistem perbankan Indonesia. Jadi menurut saya ini bahayanya," ucapnya. Oleh karena itu, dalam hal ini pihaknya ingin meminta pertimbangan majelis untuk berlaku adil dalam perkara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Bailout Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya. "Tolong melihat kepentingan bangsa yang lebih besar. Jangan hanya terpaku pada pendekatan formalistik," jelasnya. Sedangkan untuk kasus Budi Mulya itu, Todung menilai kasus itu murni kasus gratifikasi. Namun, jika kebijakan bailout dan penyelamatan Bank Century dipersalahkan akan menyebabkan dampak pada semua keputusan-keputusan yang kita ambil dalam menyelamatkan aset-aset negara. "Untuk kasus Budi Mulya ini silakan. Tapi kalau persoalan kebijakan bailout penyelamatan Bank Century itu dipersoalkan, ini akan menyeret semua pejabat BI. Dan ini akan menimbulkan dampak terhadap semua putusan-putusan yang kita ambil dalam menyelamatkan aset-aset negara. Karena ketika dikatakan oleh pengadilan tidak ada krisis ekonomi nanti," paparnya. Todung mengungkapkan jika kebijakan bailout dan penyelamatan Bank Century dipersalahkan akan menyebabkan dampak pada semua keputusan-keputusan yang kita ambil dalam menyelamatkan aset-aset negara. "Ketika pengadilan tidak mengatakan ada krisis ekonomi, nanti semua aset tidak berjalan, indonesia tidak seperti negara-negara lain yang memberlakukan blangkeet gurantee," terang Todung. Menurut Todung, selama suatu kebijakan dibuat tidak ada niat jahat, menguntungkan pribadi maka hal itu tidak bisa di pidana. Sedangkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengharapkan pengadilan tindak pidana korupsi dapat mempertimbangkan pendapat dirinya dan para tokoh lain dalam perkara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Bailout Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya. "Mudah-mudahan masukan ini jadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim, kalau keputusannya keliru maka dampaknya sangat besar," harapnya. Sementara itu, penyampaian pendapat dan masukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tersebut disampaikan oleh para tokoh dalam bentuk Amicus Curiae atau “Sahabat Pengadilan” (friends of the court), yang lazim dipraktikkan dalam tradisi common law. Dalam hal ini, Pengadilan diizinkan menerima dan mempertimbangkan adanya pihak ketiga independen yang menyampaikan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengambil keputusan yang benar dan adil. Amicus Curiae dalam prakteknya juga telah diakui dan diterapkan dalam masyarakat hukum Indonesia, diantaranya dalam Perkara Peninjauan Kembali MA antara Time Inc. Asia, Et. Al melawan H.M. Suharto tahun 1999; Peninjauan Kembali MA antara Erwin Ananda melawan Negara Republik Indonesia (Kasus Playboy) tahun 2011; perkara di PN Tangerang antara Prita Mulyasari melawan Negara Republik Indonesia (Kasus Prita) tahun 2009; perkara di PN Makassar antara Upi Asmaradhana melawan Negara Republik Indonesia tahun 2009. Adapun para tokoh yang mendukung Amicus Curiae ini adalah tokoh-tokoh publik yang selama ini dikenal memiliki integritas dan memperjuangkan upaya melawan korupsi. Mereka pun berasal dari berbagai latar belakang profesi diantaranya Ahli Hukum, Perbankan, Ekonomi, Kebijakan Publik, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Pegiat Anti Korupsi, Praktisi, dan Advokat. Mereka di antaranya Todung Mulya Lubis, Natalia Soebagjo, Hikmahanto Juwana, Goenawan Muhammad, Sofyan Djalil, Sofian Effendy, Sarwono Kusumaatmadja, KH Salahuddin Wahid, Franz Magnis Suseno, Darmin Nasution, Albert Hasibuan, Arifin Panigoro, Emil Salim, Abdillah Toha, dan Denny Indrayana. (red)

34 Tokoh “Sahabat Pengadilan” Tolak Kriminalisasi Kebijakan Century

Jakarta-Sebanyak 34 tokoh berpengaruh di Indonesia menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pengadilan Tindak Pidana ...

2014-06-30 Redaksi Liputan Media “Itu pekerjaan saya, ada atau tidak adanya krisis likuiditas, atas persetujuan Dewan Gubernur menerbitkan perubahan (Peraturan Bank Indonesia) PBI mengenai likuiditas untuk memudahkan akses likuiditas, bukan mencari-mencari alasan menghukum saya yang lemah,” ujarnya. Ia menambahkan, JPU seharusnya mengungkap tuduhannya bahwa BI melakukan pembiaran terhadap masalah yang ada pada Bank Century. “Ini harus diungkap dengan jelas sehingga akan jelas permasalahannya dan semua tahu seperti apa,” lanjutnya lagi.. Budi Mulya mengakui bahwa perihal pinja- meminjam antara dirinya selaku pejabat BI dan salah satu pemegang saham Bank Century Robert Tantular memang tidak etis. Namun mengaitkan masalah hutang-piutang tidak lah relevan. “Saya orang moneter tidak pernah ditempatkan di center perbankan. JPU mendakwa saya hanya atas dasar asumsi mengkaitkan masalah hutang piutang satu milyar dengan Robert Tantular dengan maksud seolah-olah saya berbuat jahat, seolah-olah saya mengetahui masalah century sejak tahun 2005. Saya dituduh tidak berdasarkan fakta tapi lebih pada asumtif,” beber Budi Mulya. Sementara Kuasa Hukum Budi Mulya yakni Luhut Pangaribuan mengatakan tidak ada tindakan pidana apalagi perbuatan individu Budi Mulya tetapi perbuatan Bank Indonesia sebagai Bank Central dimana disitu ada Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, dan anggota-anggota Dewan Gubernur BI. Dan yang lebih penting lagi perbuatan BI tersebut sudah sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2008 dan telah dibenarkan oleh KSSK, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk menyelamatkan Bank Century. “Tulisan SBY di buku “Selalu Ada Pilihan”, SBY mengatakan bahwa itu diambil dalam hal mengatasi krisis. Dengan kata lain, itu putusan dari presiden memang terbukti ada Perppu, posisi Budi Mulya dibandingkan dengan pak presiden itu berapa tahap? Dalam satu hirarki tidak mungkin yang dibawah bertanggung jawab suatu perbuatan yg diatasnya,” tutupnya. (red)

JPU Tak Berani Ungkap Kebenaran Hukum

Terdakwa kasus Bank Century Budi Mulya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menutup mata terhadap kebenaran huk...

2014-06-30 Redaksi Liputan Media Budi Mulya juga mempertanyakan pandangan jaksa yang menyataan landasan Perppu sebagai sebagai hal yang salah, karena dalam Perppu tidak dinyatakan secara spesifik sudah terjadi krisis perbankan. JPU dianggap menghapus makna dalam Perppu yang menjelaskan perlunya upaya menjaga kepercayaan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan untuk membantu kesulitan perbankan. Jaksa juga dinilai hanya mempertimbangkan pendapat dari orang tertentu saja dalam menilai krisis. Selain itu, lanjut Budi, JPU dianggap berani menilai salah atau benar kebijakan BI dengan mendengarkan pendapat dari ahli yang setiap hari tidak mengetahui peran BI sebagai lender of the last resort. "Kalau mau adil, KPK dapat meminta konfirmasi tehadap presiden yang menandatangani Perppu nomor 2 tahun 2008, sehingga rakyat mengetahui," tambahnya. Menurutnya seharusnya jaksa KPK mempertimbangkan fakta lain terkait kewenangan operasi moneter BI dan perubahan PBI sebagai upaya mengurangi kesulitan likuiditas perbankan. BI melakukan pelonggaran likuiditas perbankan sejak 23 September hingga 13 November 2008. "Tujuanya mencegah krisis perbankan, karena operasi moneter perbankan bukan individual bank," ujarnya. Dalam persidangan tersebut, Budi Mulya juga tak membantah jika Bank Century cacat sejak lahir tepatnya sejak merger tahun 2005. Sehingga membuat bank itu mengalami kesulitan likuiditas dan gagal kliring pada 13 November 2008. Untuk menjaga kepanikan pasar akan krisis, maka BI memiliki konsekuensi menyelamatkan bank tersebut. Budi Mulya juga menganggap keputusan JPU KPK yang menuntut dirinya hukuman 17 tahun dianggap sebagai hukuman politik. KPK dianggap menjadikan dirinya sebagai pintu masuk untuk memberikan hukuman politik kepada BI. Ia menilai mengkaitkan kebijakan BI dengan dana Rp 1 miliar yang ia terima dari pemilik Bank Century, Robert Tantular adalah tuduhan yang dipaksakan. "Tuntutan 17 tahun penjara sangat gegabah dan berisiko. Hukuman 17 tahun sangat berat dan tidak terhitung," katanya. (red)  

Pledoi Budi Mulya: Jaksa KPK Memaksakan Tuntutan

KATADATA - Terdakwa kasus Bank Century, Budi Mulya menilai jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KP...

kutipan AHLI

" Dalam situasi krisis 2008 terjadi aliran modal keluar, kurs rupiah melemah, perbankan menghadapi krisis likuiditas. Saat itu, yang terkena justru bank besar. Tiga bank nasional, yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI meminta suntikan likuiditas Rp 15 triliun kepada Menteri Keuangan pada Oktober. "

Boediono, 26 November 2013

pro KONTRA

  • 26 NOV 2013

    Boediono

    "Penyelamatan Bank Century merupakan kebijakan yang harus diambil pada saat krisis finansial 2008. Saat itu, prinsip dan keyakinan yang saya pegang, jangan sampai ada bank jatuh."

  • 28 APRIL 2008

    Bambang Soesatyo (Anggota DPR Fraksi Golkar dan Anggota Pansus)

    "Saat krisis terjadi, BI dan Pemerintah tidak akan memiliki cukup waktu untuk berdebat. Kebijakan mendasar harus diputuskan tidak dalam hitungan hari, namun hitungan jam, bahkan menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan."(Kompas)

  • 13 NOV 2008

    Rizal Ramli (Ekonom Econit)

    “Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini baru tahap awal. Sebab, masih akan ada lagi tahap-tahap yang lebih parah, jika Pemerintah tidak tanggap dan sadar. Perekonomian di 2008 adalah tahun gelembung, karena banyak perusahaan yang berpusat di sektor finansial.” (inilah.com)

  • 13 OKT 2008

    Maruarar Sirait (Anggota DPR Fraksi PDI-P dan Anggota Pansus)

    “…Pemerintah harus segera bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan..” (Suara Pembaharuan)

  • 10 OKT 2008

    Hendri Saparini (Ekonom Econit)

    “Kehancuran ekonomi di Amerika sudah menjalar kemana-mana, tidak hanya sektor finansial.” (opiniindonesia.com)

Joomla! ©2005-2009 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.